Pendampingan KDKMP Terus Diperkuat, Pemprov Kalteng Dorong Ekonomi Desa
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat pendampingan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) guna memastikan operasionalisasi koperasi berjalan optimal dan mampu menciptakan lapangan usaha baru di desa.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati menyebutkan, sejak awal Pemprov Kalteng telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan pemerintah kabupaten dan kota sebagai dasar pendampingan program KDKMP.
“Provinsi memberikan dorongan penuh kepada bupati dan wali kota agar KDKMP benar-benar menjadi penggerak ekonomi desa. Program ini juga kami sinkronkan dengan Kartu Rumah Betang Sejahtera,” ujarnya.
Ia menegaskan, penerima manfaat KDKMP berbeda dengan penerima Kartu Huma Betang yang bersifat individual.
Bantuan KDKMP diberikan kepada koperasi sebagai organisasi, kecuali jika terdapat unit usaha koperasi yang melibatkan pelaku usaha desa secara langsung.
“Kalau ada unit usaha koperasi yang menggunakan pelaku usaha desa, maka pelaku usaha itulah yang dibantu,” katanya.
Terkait pembiayaan, Rahmawati menjelaskan bahwa seluruh mekanisme pinjaman bergantung pada proposal bisnis yang diajukan pengurus KDKMP melalui akun SIMKOPDES.
Proposal yang telah diverifikasi dan memenuhi persyaratan akan dipertemukan langsung dengan mitra bisnis, baik dari Bank Himbara maupun BUMN lainnya.
Ia juga menekankan bahwa KDKMP merupakan program prioritas Presiden, berbeda dengan BUMDes.
Seluruh tahapan pembentukan, operasionalisasi, hingga percepatan pembangunan KDKMP diatur melalui peraturan presiden.
“Dari sisi harga, semua koperasi sama. Tidak ada yang mahal karena mengikuti harga yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Adapun daerah dengan jumlah KDKMP terbanyak di Kalimantan Tengah saat ini berada di Kabupaten Kapuas, Barito Utara, dan Sukamara.
Pemprov berharap penggabungan desa dalam KDKMP mempertimbangkan jarak antardesa agar tidak menimbulkan kendala operasional.
Untuk mendukung pengelolaan koperasi, pendampingan rutin dilakukan setiap Senin dan Jumat secara bergiliran kepada seluruh pengurus dan pengawas KDKMP.
Selain itu, Pemprov juga membentuk grup komunikasi daring KDKMP se-Kalimantan Tengah untuk menampung kendala lapangan, terutama terkait geografis dan peningkatan kapasitas SDM.
Sementara itu, untuk data pembangunan fisik gerai, Rahmawati menyebutkan pihaknya masih menunggu laporan resmi dari Kodam, mengingat seluruh proses pembangunan lahan diserahkan kepada institusi tersebut.
“Untuk data bangunan yang sudah terverifikasi dan masuk tahap pembangunan, dapat langsung dikonfirmasi ke Kodam,” pungkasnya.
FOTO:FOTO: Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, Rahmawati, saat diwawancarai awak media.
