Pemprov Siapkan SDM Terampil Lewat Skema Vokasi, Mulai Berjalan Tahun Ini
PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya memperkuat akses dan kualitas pendidikan tinggi sebagai strategi menyiapkan tenaga siap pakai di daerah.
Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan bahwa Pemprov terus mendorong penguatan pendidikan tinggi melalui program “Satu Rumah Satu Sarjana” yang telah diluncurkan sejak 2025.
Meski kewenangan perguruan tinggi berada di pemerintah pusat, Pemprov Kalteng telah mengalokasikan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) kepada 3.060 mahasiswa selama satu tahun, dan program tersebut akan kembali dilanjutkan pada 2026.
“Kami ingin memastikan anak-anak daerah memiliki akses pendidikan tinggi. Dengan potensi sumber daya alam yang besar, kita harus menyiapkan tenaga siap pakai, termasuk melalui penguatan program vokasi,” ujar Herson, Sabtu (14/2).
Menurutnya, luas wilayah Kalimantan Tengah yang besar dengan potensi sumber daya alam melimpah mulai dari sektor perkebunan hingga ketahanan pangan belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan tenaga terampil lokal.
Karena itu, program “Satu Rumah Satu Sarjana” diarahkan tidak hanya pada peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, tetapi juga pada penguatan keahlian praktis.
Herson menuturkan Pemprov sempat mendorong pembukaan kembali program vokasi di perguruan tinggi negeri. Namun proses administrasi dan regulasi dinilai cukup kompleks.
Sebagai terobosan, Pemprov Kalteng menjalin kerja sama program vokasi dengan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya yang telah memperoleh rekomendasi dari Dikti.
“Alhamdulillah, 16 Februari ini sudah mulai melakukan rekruitmen pendaftaran program vokasi Diploma 1. Jadi kita ingin anak-anak, begitu selesai, minimal sudah memiliki keahlian dasar dan bisa langsung diserap dunia usaha,” katanya.
Herson menjelaskan, pola yang diterapkan berbasis kebutuhan industri. Pemerintah melakukan pemetaan dan pelacakan kebutuhan tenaga kerja di berbagai perusahaan, termasuk sektor perkebunan dan pertanian. Berdasarkan data tersebut, peserta didik akan disekolahkan sesuai kebutuhan riil lapangan kerja.
“Perusahaan perlu apa, berapa orang yang dibutuhkan, itu kita siapkan. Nantinya mereka wajib menerima. Kita juga bekali dengan materi etika dan kesiapan kerja agar mampu bersaing,” ujarnya.
Ia mencontohkan, lulusan SMA tanpa keterampilan tambahan umumnya hanya bekerja di level dasar.
Namun dengan sertifikasi keahlian seperti Ahli Pratama, peluang untuk menjadi mandor atau pengawas terbuka lebih besar.
“seperti perkebunan, dia tidak jadi hanya yang mengambil buah, Tapi kalau dia punya ahli pratama ya dia bisa menjadi mandor atau jadi pengawas.” Jelasnya
Melalui skema tersebut, Pemprov Kalteng berharap putra-putri daerah, khususnya dari wilayah pedalaman, dapat menjadi tenaga terampil yang mampu bersaing sekaligus menjadi tuan rumah di daerah sendiri.
FOTO:- Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, saat menyampaikan sambutan.
(Redaksi/isuindonesia)
