Masalah Lahan Hambat Percepatan Pembangunan Koperasi Merah Putih di Kalteng
PALANGKA RAYA – Persoalan lahan menjadi isu utama yang menghambat percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Hal tersebut terungkap usai adanya rapat Pemerintah Provinsi dengan Mitra Kerja Koperasi Merah Putih Kab/Kota Se – Kalteng.
Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, mengatakan kendala di lapangan mayoritas berkaitan dengan kepastian lahan yang harus diatur dan ditegaskan di tingkat kabupaten dan kota.
“Kendalanya klasik, soal kepemilikan tanah. Ini harus segera ditegaskan supaya koperasi benar-benar bisa memiliki atau menggunakan lahannya secara sah,” kata Herson saat diwawancarai awak media, Selasa (20/1).
Menurutnya, sumber lahan untuk Koperasi Merah Putih cukup fleksibel. Lahan dapat berasal dari pemerintah desa, kabupaten/kota, maupun provinsi, dengan skema pinjam pakai atau hibah. Bahkan, jika lahan berada di kawasan hutan, pelepasan kawasan masih dimungkinkan untuk diusulkan sesuai ketentuan.
“Sayang kalau sudah ada dukungan pembangunan dari Agrinas, tapi daerah tidak menyiapkan lahan. Akhirnya tidak dibangun,” ujarnya.
Herson menegaskan, hingga saat ini persoalan lahan menjadi kendala dominan, sementara masalah lain relatif kecil. Karena itu, Pemprov Kalteng terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah agar memahami mekanisme penyediaan lahan untuk koperasi.
“Pendampingan terus kita lakukan. Bahkan hari ini Kodam juga menjelaskan ketentuan lahan yang bisa digunakan, baik dari desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi,” jelasnya.
Skema yang disiapkan, lahan akan dihibahkan kepada koperasi. Setelah status lahan dinyatakan clear, pembangunan gedung dilakukan oleh Agrinas. Selanjutnya, bangunan tersebut akan dihibahkan kembali kepada koperasi.
FOTO: Asisten Ahli Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng, Herson B. Aden, saat diwawancarai awak media.
(Redaksi/isuindonesia.id)
